Tribun-Papuatengah.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) menyiapkan empat wilayah sebagai kampung model untuk memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Empat wilayah tersebut yakni Kelurahan Koperapoka, Kampung Tipuka, Kampung Ayuka dan Kampung Atuka. Persiapan kampung model tersebut dibahas dalam Workshop Sosialisasi Kampung Percontohan dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (25/9/2026).
Senior Program Manager Project PASTI Papua, Christine Julia Sagala mengatakan, penetapan empat wilayah tersebut merupakan bagian dari pendampingan yang telah dilakukan sejak 2024.
Project PASTI Papua telah mendampingi 11 kampung dan kelurahan di Kabupaten Mimika.
"Dari 11 kampung dan kelurahan ini, kami berdiskusi dan melihat potensi masing-masing wilayah. Dari proses tersebut, ada empat kampung dan kelurahan yang akan dijadikan kampung model," ujar Christine.
Ia mengatakan, percepatan penurunan stunting perlu dilakukan secara akurat dan dimulai dari tingkat kampung. Hal tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, sehat, aman dan damai.
Menurut Christine, penguatan kampung model akan dilakukan melalui sejumlah indikator utama. Di antaranya keterbukaan data, penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), optimalisasi pelayanan posyandu, intervensi gizi spesifik serta penguatan fungsi TPPS di tingkat kampung dan kelurahan.
"Posyandu merupakan salah satu pintu gerbang untuk pencegahan stunting melalui penimbangan dan pengukuran yang tepat. Karena itu, layanan posyandu harus aktif dan mampu menjadi pusat promosi kesehatan di masyarakat," katanya.
Christine menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan.
Diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, distrik, kampung, fasilitas kesehatan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan serta pemangku kepentingan lainnya.