BERITA & CERITA

Perubahan Positif Setelah Mendengarkan Suara Anak

17 Jan 2020

Acara gelar wicara pada penutupan proyek CSO yang diselenggarakan WVI atas dukungan Uni Eropa

Berawal dari keresahan melihat banyaknya pegawai di sekolah yang merokok secara terbuka, di depan siswa, Ikhza (17), Wakil Presiden Forum Anak Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, bersama teman-temannya tergerak untuk mendorong pemerintah mengeluarkan perda kawasan bebas asap rokok.

“Usaha pertama kami tidak langsung berhasil, bahkan kami sering dilempar-lempar dari satu dinas ke dinas lain. Tapi kami terus berusaha sampai pada akhirnya suara kami didengar dan sekarang di Melawi sudah ada Perda Kawasan Bebas Asap Rokok,” ujar Ikhza dalam gelar wicara yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (14/1/2020). Gelar wicara ini merupakan kegiatan penutupan Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang didukung oleh Uni Eropa sejak tahun 2016.

Program penguatan organisasi masyarakat sipil ini berlangsung di 3 kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau. Warga, termasuk anak-anak melalui forum anak, diajak untuk turut berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pengawasan kebijakan pemerintah daerah. Hasilnya, ketiga kabupaten tersebut berkomitmen untuk menjadi kabupaten layak anak.

Pengalaman serupa Ikhza dialami juga oleh Windi (17), pengurus Forum Anak Sintang. Winda dan teman-temannya merindukan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

“Dulu, di Taman Bungur, tempat anak-anak biasa bermain, banyak digunakan juga oleh orang-orang dewasa untuk mojok, ngelem, minum miras. Sampah bekasnya berceceran di mana-mana dan sangat mudah ditemui oleh anak-anak. Ini sangat berbahaya untuk anak-anak yang belum mengerti apa-apa,” ujarnya.

Karena itu, forum anak Sintang pun memperjuangkan hal itu. Usaha mereka pun membuahkan hasil manis, meskipun di awal harus menghadapi kesulitan karena tidak mengerti dinas apa yang menangani RPTRA.

“Kami juga mengusulkan agar perpustakaan bisa buka hingga sore hari dan di hari Sabtu/Minggu. Sebab sebelumnya perpustakaan hanya buka hingga jam 14.00. Waktu pulang sekolah, perpustakaan sudah tutup. Sekarang perpustakaan sudah buka hingga sore dan di hari Sabtu,” tambahnya.

Ia merasa senang kini suara anak-anak didengar oleh pemerintah kabupaten. Salah satu usulan lain yang pada akhirnya juga direalisasikan oleh pemerintah kabupaten adalah meminta perpustakaan buka lebih lama dan buka di hari Sabtu dan Minggu.

“Dulu nyaris tidak pernah bisa ke perpustakaan karena waktu pulang sekolah, perpustakaan sudah tutup,” jelasnya.

Bupati Sintang dr H Jarot Winarno, M.Med. Ph, mengungkapkan, sejak awal pemerintah terbuka dengan adanya pendampingan dari WVI dan dukungan dari Uni Eropa. “Karena kami menganut open government, maka prinsipnya adalah pelibatan publik, transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, kami terbuka dengan berbagai masukan, termasuk dari forum anak. Kami menginginkan kota yang inklusif, yang ramah pada anak juga orang tua,” kata Jarot.

Dalam mendengarkan masukan dari warga, pemerintah kabupaten Sintang pun menggandeng pihak lain untuk dapat mewujudkannya. Sebagai contoh, RPTRA Bungur dibangun dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Kalbar. Keterlibatan pihak swasta ini juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi Kabupaten Layak Anak.

Selama empat tahun terakhir, angka stunting menurun dari 42 persen menjadi 33 persen. Selain itu, penilaian Ombudsman RI terhadap layanan publik di Kabupaten Sintang juga meningkat dari 46 (dua tahun lalu) dan kini bisa mencapai nilai lebih dari 80.  

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia Doseba T Sinay, mengungkapkan, “Kami fokus bagaimana meningkatkan keterampilan anak-anak dalam berdiskusi dan mengadvokasi. Anak-anak diberikan ruang untuk mampu berkomunikasi dan memberikan masukan yang positif bagi pembangunan di wilayah mereka.”

Kepala Kerja Sama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Hans Farnhammer, mengapresiasi hasil baik yang telah diraih di tiga kabupaten tersebut. “Kota Layak Anak adalah sebuah kota yang memiliki sistem pemerintahan yang berkomitmen meningkatkan kehidupan anak-anak. Pemerintah diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan lokal di bidang perlindungan anak. Tidak hanya pemerintah, tercapainya tujuan itu juga harus mendapat dukungan dari pihak swasta, akademisi dan media,” tutur Farnhammer.

Wakil Bupati Kalbar Ria Norsan, yang menghadiri kegiatan penutupan program, mengakui masih ada 11 kabupaten di Kalbar yang masih tertinggal dan memiliki angka stunting yang tinggi. Ia berharap ada pendampingan yang dilakukan untuk kabupaten-kabupaten tersebut ke depan.

Ditulis oleh: Amanda Putri, Media Relation Executive Wahana Visi Indonesia

 

Artikel Terkait

23 Jan 2020

Pemimpin dan Tokoh Gereja Asmat Peduli KIA dan Gizi

Pemimpin dan Tokoh Gereja Asmat Peduli KIA dan Gizi

Pada November 2019 lalu, Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program Asmat Hope,…

14 Jan 2020

Proyek Uni Eropa dan Wahana Visi Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kalbar

Proyek Uni Eropa dan Wahana Visi Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kalbar

Selama empat tahun lamanya Wahana Visi Indonesia (WVI), didukung oleh Uni Eropa (UE) dan…

17 Dec 2019

Implementasi Sekolah Aman Bencana di Lombok

Implementasi Sekolah Aman Bencana di Lombok

#LombokBangkitKembali - Pascabencana gempa bumi Lombok, Wahana Visi Indonesia (WVI) masih…

Ikuti Kami

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube