BERITA & CERITA

Seratus Persen, Tak Ada Lagi Nikah di Bawah Tangan

09 Apr 2019

Saleh (kiri) dan Syahri (kanan) sebagai delegasi dari Desa Merapi saat menjelaskan tentang pencapaian Desa Merapi menciptakan peraturan desa terkait perlindungan anak

Beberapa tahun lalu Pemerintah Desa (pemdes) Merapi di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, merasa resah melihat kondisi anak-anak di desanya; hak dasar mereka tidak terpenuhi. Salah satunya, sebagian dari mereka tidak memiliki identitas lengkap berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu pemdes dan masyarakat berkomitmen untuk lebih melindungi anak-anak. Dengan dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) Area Program Sekadau, mereka menginisiasi terciptanya payung hukum dengan pembentukan Peraturan Desa (perdes) tentang Perlindungan Anak.

“Selain bertujuan agar tidak ada lagi anak yang terhambat dalam proses mendapatkan identitas, seperti Akta Kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah; juga supaya anak tidak menikah di bawah umur,” tutur A. Syahri S. (44), Ketua Badan Pengawas Desa (BPD) Merapi menjelaskan tujuan terciptanya payung hukum tersebut.

Saleh (47), Kepala Desa Merapi, menimpali, “Kalaupun sampai ada yang ‘nikah duduk’ atau nikah di bawah usia, tetap harus melalui prosedur atau UU Pernikahan.” Ia menjelaskan, desa akan mendampingi pasangan sejak di pengadilan agama hingga ke catatan sipil agar mereka tetap menerima Akta Nikah, yang kelak digunakan untuk pembuatan Akta Kelahiran anak.Alhamdullilah, sejak diberlakukannya Perdes Perlindungan Anak pada 2018, seratus persen tidak ada lagi yang menikah ‘di bawah tangan’,” lanjutnya. 

Proses pembuatan Perdes Perlindungan Anak di Desa Merapi membutuhkan waktu setahun, hingga akhirnya resmi diluncurkan pada Desember 2017 setelah disetujui oleh Kepala Desa dan ditandatangani oleh BPD. “Inilah komitmen kami untuk menjadi desa yang pro-anak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sekadau Layak Anak,” tambah Saleh.

Serupa dengan Saleh, Syahri pun menambahkan bahwa pihaknya tetap berusaha melindungi hak dasar anak agar tidak terabaikan. Pemdes Merapi tentu tidak berdiam diri setelah perdes tersebut diluncurkan. BPD berkewajiban menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Syahri menjelaskan, “Proses sosialisasi ini umumnya dilakukan pada saat pertemuan posyandu, kegiatan keagamaan, musyawarah ketua-ketua RT. Bahkan kami pernah bekerja sama dengan pihak kepolisian saat memberikan penyuluhan tentang narkoba dan kejahatan seksual kepada remaja.” Ditambahkannya pula bahwa pemdes pun menyediakan tim advokasi seperti Komnas HAM tingkat desa terkait sosialisasi ini.

Desa Merapi merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Sekadau yang memiliki Perdes Perlindungan Anak. Oleh sebab itu menurut Saleh banyak desa lain yang berkunjung ke sini untuk melakukan studi banding.

 

Ditulis oleh: Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana Visi Indonesia

 

Artikel Terkait

05 Apr 2019

Selalu Ada Harapan di Tengah Keterbatasan

Selalu Ada Harapan di Tengah Keterbatasan

#SatuHatiUntukSulteng –Tak biasanya Palu diguyur hujan. Panas terik yang biasa melanda…

27 Mar 2019

Kedubes Jepang Dukung WVI Bangun Fasilitas Kesehatan di Papua

Kedubes Jepang Dukung WVI Bangun Fasilitas Kesehatan di Papua

Melihat tingginya angka kebutuhan akan fasilitas memadai di sektor pendidikan dan kesehatan di…

26 Mar 2019

WVI Lakukan Pendampingan Usaha Lanjutan Bagi Pelajar di Jakarta

WVI Lakukan Pendampingan Usaha Lanjutan Bagi Pelajar di Jakarta

Guna meningkatkan kapasitas pemuda agar siap memanfaatkan peluang-peluang ekonomi, Wahana Visi Indonesia (WVI)…

Ikuti Kami

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube