Kompas.com, Jakarta - Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditetapkan sebesar Rp 769,09 triliun pada 2026. Nominal tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2025 yang berjumlah Rp 724,3 triliun. Namun, kasus meninggalnya anak berusia 10 tahun, YBR di Kabupaten Ngada, Flores, NTT yang sempat meminta membeli buku dan pena sebelum ditemukan gantung diri menjadi tanda bahwa pendidikan belum merata di Indonesia.
Selain faktor ekonomi warga setempat, banyak kondisi lainnya yang menghambat anak mengakses pendidikan di NTT dan Ngada khususnya. Organisasi kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melakukan pendampingan pada salah satu kabupaten di Pulau Flores, NTT pada tahun 2020-2023.
National Education Manager WVI, Marthen Sattu Sambo, menuturkan secara tertulis pada Jumat (6/2/2026) bahwa ada empat aspek hambatan yang penting untuk diketahui. Keterbatasan akses fisik di Ngada NTT Keterbatasan akses fisik ini meliputi jalan, jarak, dan infrastruktur desa. Marthen mengatakan banyak desa di Ngada dan NTT yang masih harus ditempuh melalui jalan tanah, tanpa aspal. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk mobilitas harian, termasuk perjalanan anak menuju sekolah. "Anak datang terlambat, sering absen, dan mengalami kelelahan fisik sebelum belajar," tutur Marthen.
Kesenjangan fasilitas pendidikan Menurut Marthen, kesenjangan pendidikan di NTT juga terlihat jelas antara wilayah perkotaan seperti Kupang dengan Ngada dan wilayah pedalaman lain. "Kupang relatif lebih maju, sedangkan kabupaten lain masih berjuang pada level akses dasar fisik dan layanan pendidikan. Kemajuan ini dapat tercapai karena di perkotaan, akses lebih dekat kepada pemerintah sehingga jika terjadi masalah, lebih cepat tersorot dan mendapatkan perhatian dan bantuan," ucapnya. Di kota infrastruktur lebih baik, fasilitas sekolah lebih lengkap, dan jumlah guru lebih banyak. Sementara sekolah yang berada di pedalaman NTT banyak yang tidak punya ruang kelas yang layak. Infrastrukturnya pun seadanya. "Tentu ini membuat kualitas belajar jadi tidak merata, membuat anak sulit mencapai standar minimal," ujar Marthen.
Plt Kadisdikpora NTB sebut keterlambatan pembayaran gaji berkaitan dengan persoalan administrasi, terutama masalah rekening milik pegawai.(DOK. PPG Kemendikdasmen) Kualitas guru sangat beragam Mayoritas guru di NTT adalah guru honorer non-PNS. Begitupun di sekolah swasta dengan gaji yang cukup variatif.
"Dengan honor hanya sekitar Rp 300.000 per bulan, tentu para guru harus memiliki pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluaganya sehari-hari, seperti bekerja di sawah atau kebun setelah jam mengajar," ungkap Marthen.
"Ketika guru kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, mereka akan sulit menumbuhkan kepekaan dalam konteks memimpin pembelajaran di kelas, dan itu yang penting, juga untuk mendeteksi bullying, distress anak, atau masalah psikososial," imbuhnya.
Karena itu juga menurutnya banyak guru yang belum menerapkan pendekatan pembelajaran ramah anak di kelas. Alhasil anak-anak rentan memiliki masalah mental yang tidak terdeteksi. "Daerah lain di NTT seperti Ngada, Manggarai Timur, dan Manggarai, sekolah bisa mengalami kekurangan guru atau guru harus mengajar beberapa kelas sekaligus dalam satu waktu," kata Marthen.
Sumber daya sekolah tidak konsisten Ia menyebut kesenjangan terbesar muncul karena akses dan prioritas distribusi sumber daya. Kata Marthen, 35 persen sekolah di Ngada adalah sekolah swasta. "Tantangan dari sekolah swasta adalah sering kekurangan suplai buku atau alat peraga atau guru berkualitas dan pemerintah juga tentu lebih memprioritaskan sekolah negeri," jelasnya.