Kompas.com, Jakarta - Kita tidak boleh lagi memperlakukan stunting sebagai angka statistik tahunan, urusan satu kementerian, atau sekadar agenda program pemerintah. Stunting adalah ancaman langsung terhadap kualitas manusia Indonesia yang dapat menentukan apakah bonus demografi menjadi kekuatan bangsa atau justru berubah menjadi beban sosial-ekonomi di masa depan. Anak yang mengalami stunting bukan hanya menghadapi risiko gangguan pertumbuhan fisik, melainkan juga berisiko kehilangan kesempatan untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan menjadi bagian dari angkatan kerja Indonesia yang produktif. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus ditempatkan sebagai investasi paling mendasar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, Indonesia saat ini memiliki sekitar 68,94 persen penduduk usia produktif, dengan rasio ketergantungan nasional 45,05. Bonus demografi menuntut pengelolaan yang tepat. Sebab, jendela peluang yang tidak datang dua kali bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bonus demografi juga tidak tercipta hanya karena jumlah penduduk usia kerja lebih besar daripada usia nonproduktif. Bonus demografi baru bermakna jika anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, terlindungi, dan lahir dari keluarga yang siap secara fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi. Peluang bonus demografi dapat dimanfaatkan jika anak-anak yang hari ini berada dalam kelompok usia nonproduktif tumbuh menjadi generasi yang sehat dan mampu menjadi angkatan kerja yang berkualitas di masa depan.
Di sinilah stunting menjadi ujian paling nyata bagi pembangunan keluarga dan pembangunan manusia Indonesia. Sebab, stunting menghambat bukan hanya pertumbuhan, melainkan juga perkembangan anak, mulai dari aspek kognitif, sensorik hingga motorik. Bila akar masalahnya multidimensional, solusi sektoral sejak awal akan selalu terbatas. Tidak ada anak yang stunting sendirian Seorang anak mengalami stunting karena ia tumbuh dalam ekosistem risiko. Risikonya mungkin sudah dimulai ketika ibunya masih remaja dan mengalami anemia. Risiko itu dapat berlanjut ketika calon ibu memasuki perkawinan tanpa kesiapan kesehatan reproduksi yang memadai, hamil dalam kondisi kekurangan energi kronis, atau menjalani kehamilan tanpa pemeriksaan yang berkualitas.
Risiko tersebut makin besar ketika keluarga tidak memiliki akses terhadap pangan bergizi, air minum aman, jamban layak, penghasilan yang stabil, informasi pengasuhan yang benar, dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Itulah mengapa stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2025, terdapat 8.124.442 keluarga berisiko stunting di Indonesia. Di antara mereka, 1.747.035 keluarga memiliki sumber air minum utama yang tidak layak. Sebanyak 2.931.833 keluarga masih memiliki jamban tidak layak. Lebih dari 4,3 juta keluarga dengan pasangan usia subur yang memiliki risiko “empat terlalu”, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak karena belum menggunakan kontrasepsi modern. Angka-angka itu harus dibaca sebagai alarm tata kelola. Anak tidak tumbuh dalam tabel indikator sektoral. Anak tumbuh di dalam keluarga, rumah, lingkungan, dan layanan publik yang saling berkaitan.
Stunting bukan semata isu kesehatan, tetapi cermin dari kualitas pembangunan manusia dan kemampuan negara menghubungkan layanan dasar bagi keluarga yang paling rentan. Ketika pendekatan sektoral tidak lagi cukup Di tengah persoalan yang kompleks itu, pendekatan pentaheliks menjadi penting. Pendekatan ini meliputi pemerintah, masyarakat dan komunitas, dunia usaha, akademisi, serta media dan organisasi masyarakat sipil. Kelima unsur tersebut memiliki sumber daya, pengetahuan, jejaring, serta legitimasi yang berbeda. Pemerintah tetap harus memegang mandat utama. Layanan kesehatan ibu dan anak, air minum, sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan, dan keamanan pangan adalah tanggung jawab publik. Pemerintah memiliki mandat, kewenangan regulasi, anggaran, serta kewajiban menjamin layanan dasar. Dunia usaha memiliki kapasitas untuk memperkuat rantai pasok pangan bergizi dan membuka kesempatan ekonomi bagi keluarga rentan. Akademisi dapat membantu menguji efektivitas program agar anggaran tidak habis untuk intervensi yang tidak memberi dampak. Media dapat menjaga isu stunting tetap menjadi perhatian publik, sekaligus melawan mitos yang merugikan praktik pengasuhan dan kesehatan keluarga. Komunitas dapat memastikan kebijakan diterjemahkan sesuai kebutuhan serta budaya lokal. Dalam kolaborasi pentaheliks, tidak ada satu pihak yang dapat menggantikan peran pihak lain, tetapi setiap unsur menjalankan peran yang relevan dan saling melengkapi.
Dari program ke pendampingan keluarga Pencegahan stunting harus dimulai jauh lebih awal: pada remaja, calon pengantin, dan calon orangtua. Anemia pada remaja putri, kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi, perkawinan anak, kehamilan yang tidak direncanakan, serta jarak kelahiran yang terlalu dekat adalah bagian dari rantai risiko stunting. Pendidikan dan layanan bagi remaja merupakan investasi penting dalam pencegahan stunting. Remaja putri harus terlindungi dari anemia, memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, dan memperoleh ruang untuk merencanakan masa depan. Selain isu seputar remaja putri, perlu dicermati juga pada remaja putra terkait kebiasaan merokok dan paparan asap rokok di dalam keluarga yang dapat meningkatkan risiko stunting melalui dua jalur utama, yaitu faktor ekonomi dan dampak biologis pada anak tersebut. Calon pengantin harus mendapatkan skrining kesehatan, konseling, dan rujukan yang sungguh-sungguh ditindaklanjuti. Pasangan usia subur perlu mampu merencanakan kehamilan dengan sehat dan bertanggung jawab.
Melalui pendampingan calon pengantin, Tim Pendamping Keluarga (TPK) membantu menghubungkan calon pasangan dengan puskesmas untuk memperoleh konseling kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan, dan vaksin tetanus. Hal ini merupakan investasi untuk memastikan bahwa setiap keluarga memasuki fase kehamilan dengan kesiapan yang lebih baik. Pemerintah telah memperkuat berbagai instrumen pencegahan stunting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) merupakan bentuk gotong royong untuk menjangkau keluarga berisiko stunting. Hingga 3 September 2026, GENTING telah menjangkau 1.053.046 keluarga berisiko stunting, didukung oleh 159.587 mitra orangtua asuh dengan estimasi dukungan sebesar Rp 72,65 miliar. Tantangan kita adalah memastikan dukungan solidaritas sosial tersebut terhubung dengan pendampingan keluarga, layanan kesehatan, edukasi, perlindungan sosial, dan upaya memperkuat kemandirian ekonomi.
Mengakhiri kolaborasi semu di tengah banyaknya jargon “sinergi”, “konvergensi”, dan “kemitraan”, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih jujur. Apakah kita benar-benar berkolaborasi, atau sekadar melakukan banyak kegiatan pada waktu yang bersamaan? Kolaborasi semu terjadi ketika setiap pihak membawa data sendiri, memiliki target sendiri, menjalankan kegiatan sendiri, dan hanya bertemu ketika membuat laporan. Kolaborasi dapat melemah ketika masing-masing pihak hanya mengejar indikatornya sendiri. Data tidak selalu menjadi bahasa bersama. Kegiatan dapat tumpang tindih. Bahkan, keberhasilan kadang masih diukur dari berapa banyak kegiatan yang dilakukan, bukan dari perubahan yang terjadi pada keluarga dan anak. Oleh karena itu, diperlukan disiplin baru dalam bekerja bersama. Pertama, satu data keluarga berisiko. Data bukan milik satu sektor atau satu aplikasi. Data harus menjadi bahasa bersama agar setiap keluarga dapat memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan tidak terlewat dalam proses rujukan. Kedua, satu rencana pendampingan keluarga. Setiap keluarga berisiko membutuhkan peta intervensi yang sederhana dan jelas, yaitu apakah memerlukan pemeriksaan anemia, akses pangan bergizi, perbaikan sanitasi, dukungan menyusui, konseling keluarga berencana, bantuan sosial, atau rujukan medis. Ketiga, pembagian peran yang tegas. Tidak semua pihak perlu melakukan semua hal.
Pemerintah menyediakan dan menjamin layanan; kader dan komunitas mengawal perubahan perilaku dan pendampingan; tenaga kesehatan menangani; desa dan daerah membuka akses serta anggaran; mitra dunia usaha memperkuat sumber daya dan peluang ekonomi; akademisi mengevaluasi; media mengawasi dan membangun kesadaran publik. Keempat, satu akuntabilitas atas hasil. Tidak boleh ada keluarga yang terlewat hanya karena setiap pihak merasa masalah itu adalah tugas pihak lain. Keberhasilan harus diukur dari perubahan risiko dan kualitas hidup keluarga, yang merupakan hasil dari kolaborasi semua pihak.
Tantangan lain yang kerap luput adalah keberlanjutan. Banyak praktik baik berjalan selama ada program, pendanaan, fasilitator, dan perhatian dari berbagai pihak. Kita perlu bergerak dari project ownership menuju shared ownership. Pemerintah daerah, desa, kader, tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, dan mitra non-pemerintah harus melihat pencegahan stunting sebagai cara kerja bersama yang melekat dalam pelayanan publik. Desa model yang dikembangkan melalui Program Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) dapat dipahami sebagai ruang belajar untuk membangun kelembagaan lokal, kapasitas pemerintah desa, keterlibatan kader, dan kepemilikan masyarakat sehingga mampu mempertahankan dan mereplikasi praktik baik dengan sumber daya lokal.
Adanya bantuan harus berperan untuk memperbesar kapasitas keluarga dan kelembagaan lokal untuk menurunkan risiko stunting di wilayahnya. Sebagai informasi, Program PASTI merupakan program kemitraan antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dengan, Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), dan PT Bank Central Asia Tbk dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting dan perbaikan status gizi di Indonesia hingga Januari 2027. Bonus demografi dimulai dari keluarga Kualitas bangsa dibangun dari keluarga-keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya yang dimulai dari remaja yang bebas anemia, calon pengantin yang siap, ibu hamil yang memperoleh layanan bermutu, keluarga yang memiliki pangan bergizi dan sanitasi layak, serta anak yang tumbuh dalam pengasuhan penuh kasih dan dukungan masyarakat.
Percepatan penurunan stunting harus menjadi agenda bersama untuk memastikan bonus demografi benar-benar menghasilkan generasi produktif. Negara harus hadir semakin dekat dengan keluarga. Negara membutuhkan pemerintah daerah yang memimpin konvergensi di wilayah desa dan kelurahan yang menjadikan keluarga berisiko sebagai prioritas pembangunan. Tenaga kesehatan dan kader juga harus diperkuat, dunia usaha berinvestasi pada perubahan berkelanjutan, akademisi mengawal kebijakan dengan bukti, media menjaga akuntabilitas, serta masyarakat yang menjadikan tumbuh kembang anak sebagai tanggung jawab bersama.
Penanganan stunting mampu memperkuat ekosistem pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Pada akhirnya, mencegah stunting bukan sekadar menyelamatkan anak hari ini, tetapi kita sedang menyelamatkan masa depan Indonesia secara bersama, melalui kolaborasi, dan tanpa meninggalkan satu keluarga pun. Oleh karena itu, semua pihak yang berkolaborasi harus melihat stunting sebagai tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda.