Kontribusi Anda melalui halaman ini akan disalurkan dalam bentuk penyediaan fasilitas Sumur Bor dan Penampungan Air Hujan di 5 desa, Sumba Barat Daya.
Terkumpul
Rp 1.563.247.317
Dari Rp 1.400.000.000
Tercapai
111.66%
Mengakhiri krisis air bersih sangat penting jika kita ingin menyelamatkan jiwa dan kemiskinan ekstrem. Ini adalah masalah yang dapat diselesaikan dalam hidup kita.
Kurangnya akses yang lebih baik terhadap layanan WASH yang layak menyebabkan antara lain, penyakit menular, praktik buang air besar sembarangan, dan kekurangan gizi pada anak. Indonesia secara global menempati peringkat ke-5 tertinggi untuk stunting (pengkerdilan), dan tertinggi ke-4 untuk wasting - UNICEF, 2020.
36% masyarakat pedesaan tidak memiliki akses air bersih, 60% masyarakat pedesaan tidak memiliki akses sanitasi yang layak - Badan Pusat Statistik, 2019.
Ketiadaan Akses Air Bersih, Sebabkan Stunting di Sumba Barat Daya
Catatan Forum Nasional Stunting 2022 menyebutkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia yaitu 37,8%.
Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memiliki kasus cukup tinggi yaitu 24,28%, di mana sebanyak 8.270 dari 34.056 jumlah balita di daerah tersebut mengalami stunting berdasarkan hasil kajian Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten SBD pada tahun 2022.
Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui Area Program di SBD menyoroti dua kecamatan dampingan yang memiliki angka stunting tertinggi yaitu Kodi dan Kodi Utara di mana terdapat 2.434 balita mengalami stunting.
Sumba Barat Daya (SBD) hanya memiliki 4 bulan masa musim hujan dan 8 bulan musim kering.
Bahkan, 5 desa wilayah WVI di Kabupaten SBD tidak memiliki sungai serta tidak memiliki sumber mata air. Pun bila akses air bersih tersedia, aksesnya masih belum merata.
Tidak semua masyarakat mampu membeli air bersih dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun masih dirasa sulit. Masyarakat harus membayar Rp5.000 per jeriken atau melakukan sistem barter air dengan sayuran.
Hal ini kerap kali terjadi saat “musim lapar” (musim kering).
Penampung Air Hujan (PAH) komunal yang bisa menjadi alternatif solusi akses air bersih masih belum tersedia. Kalaupun ada, PAH yang tersedia sangat tidak layak dipakai karena membuat kondisi air menjadi tidak layak konsumsi.
