Semangat Menyebarkan Akuntabilitas Sosial Melalui Festival Pembelajaran
Rangkaian “Festival Pembelajaran Suara dan Aksi Warga Negara untuk Akuntabilitas Pemerintah dan Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu dan Anak” mencapai puncaknya pada Kamis, 6 September 2018. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Oria, Jakarta, ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang digelar di tingkat kabupaten dan provinsi pada Mei-Juni dan Juli 2018. Kali ini bergabung dalam acara adalah Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia).
Program Suara dan Aksi Warga Negara merupakan pelaksanaan proyek Global Partnership for Social Accountability (GPSA) atas dukungan Bank Dunia. Program yang berfokus pada akuntabilitas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (KIA) ini dijalankan oleh Wahana Visi Indonesia (WV). Selama tahun 2014-2018 sebanyak 60 desa dari 11 kecamatan di 3 kabupaten (Kupang, Timor Tengah Utara/TTU dan Sikka) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah implementasi program. Hadir sebagai peserta adalah para perwakilan fasilitator desa, bidan desa, kepala puskesmas dan kepala desa dari ketiga kabupaten.
Festival Pembelajaran dibuka oleh Candra Wijaya, Strategy Management & Advocacy Director – WVI dan Anna Winoto, Direktur Program Pengembangan Masyarakat – KOMPAK. Dalam sambutannya, Anna mengatakan, “Melalui dialog (Festival Pembelajaran, red) ini kita mendapat inspirasi dari cerita teman-teman di daerah untuk menyebarkan atau menularkan akuntabilitas sosial.” Berbeda dengan WVI yang berfokus untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (KIA), KOMPAK memfokuskan kegiatannya pada area yang lebih luas; yaitu peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum; penguatan tata kelola pemerintah dan partisipasi masyarakat; serta pengembangan peluang ekonomi produktif.
Mewakili CEO dan Direktur Nasional WVI, Candra mengungkapkan penghargaannya kepada teman-teman yang bergerak langsung di desa, yaitu para fasilitator desa dan penyedia layanan. “Para pejuang di daerah harus tetap bersemangat,” ujar Candra. Ia melanjutkan, program Suara dan Aksi Warga Negara membantu meningkatnya kesadaran akan hak dasar masyarakat dan juga standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, masyarakat dan penyedia layanan duduk bersama untuk mencari solusi dalam memperbaiki pelayanan dasar KIA. “Lokakarya satu hari ini bertujuan untuk terus mendukung peningkatan pelayanan publik.” Candra menutup pembicaraan.
Sebagai perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sumedi Andono Mulyo, menyampaikan bahwa para peserta acara menjadi ujung tombak perubahan dalam melakukan kegiatan dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut merupakan tantangan warga untuk melangkah ke depan. “Teman-teman di daerah telah membenahi manajemen organisasi (di desa masing-masing).” Menurutnya, hal tersebut dapat terwujud berkat adanya kepercayaan dan toleransi yang hanya bisa dibangun melalui dialog. “Manusia sehat dan terdidik lebih mudah berdialog. Bapak, Ibu dari menjadi contoh bagi kami. Terima kasih dari Bappenas,” ungkap Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Perdesaan ini.
Ditulis oleh: Regina Veronica Edijono, Editor, Wahana Visi Indonesia
