Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Tingkatkan Capaian Vaksinasi
Kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat berkontribusi meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19. Kolaborasi ini perlu dilanjutkan lantaran capaian vaksinasi penguat di kalangan lanjut usia yang termasuk kelompok rentan terpapar virus korona tipe baru tersebut masih rendah.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sejumlah warga lansia merasa sudah tua sehingga tidak perlu divaksinasi. Sebagian warga lansia juga memilih memberikan vaksin ke orang-orang yang lebih muda. Padahal, warga lansia termasuk kelompok rentan Covid-19 sehingga perlu divaksinasi.
”Lansia masih menjadi catatan kita karena belum banyak yang divaksin. Padahal, yang sakit berat (Covid-19) dan dirawat itu kebanyakan adalah lansia,” kata Nadia, di Jakarta, Kamis (26/1/2023), saat penutupan proyek Indonesia Covid-19 Surge Response (ICSR) oleh Wahana Visi Indonesia.
Data Kementerian Kesehatan per 24 Januari 2023 mencatat jumlah warga lansia yang menerima vaksin Covid-19 penguat dosis pertama 7,24 juta orang (33,61 persen). Warga lansia penerima vaksin penguat kedua lebih rendah, yaitu 411.812 orang (1,91 persen). Angka-angka tersebut masih jauh di bawah target minimal pemerintah, yakni 70 persen dari total 21,55 juta warga lansia.
Berdasarkan data per 23 Januari 2023, ada 18,3 juta warga lansia (84,98 persen) yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama dan 15,2 juta warga lansia (70,6 persen) penerima vaksin dosis kedua 15,2 juta. Artinya, baru 70 persen warga lansia di Indonesia yang menerima vaksin primer.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Faturrahman menuturkan, upaya mendorong agar warga lansia di daerahnya mau divaksinasi cukup menantang. Sebagian warga lansia masih ragu walau sudah tahu manfaat vaksin. Tak jarang petugas di lapangan mesti merayu atau berdiskusi dengan warga lansia agar mau divaksinasi.
”Ini gampang-gampang susah. Kelompok pemuda biasanya langsung disuntik begitu datang ke gerai vaksin. Kalau lansia, pasti ada diskusi-diskusi kecil dulu,” kata Faturrahman.
Untuk mengatasinya, pemda menggandeng tokoh kampung yang dihormati masyarakat, misalnya sosok tuan guru. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, pun dilakukan.
Kerja sama
Menurut Faturrahman, kerja sama dengan organisasi masyarakat dapat mendorong capaian vaksinasi. Pada periode 2021-2023 di Lombok Timur, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 99,29 persen, dosis kedua 88,69 persen, dan dosis penguat pertama 41,29 persen. Adapun target warga Lombok Timur yang divaksinasi 952,470 orang.
Vaksinasi di sana semula terhambat karena peredaran hoaks tentang vaksin Covid-19. Organisasi masyarakat lantas turun tangan dan membantu mengedukasi warga, termasuk lansia. Adapun Pemkab Lombok Timur bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia di proyek ICSR, antara lain, untuk melatih 154 orang agar memberi edukasi ke warga seputar Covid-19.
”Hoaks di daerah sangat kuat. Ada yang bilang (vaksin Covid-19) haram. Kerja sama dengan organisasi dapat mengurangi keraguan warga dan mendorong vaksinasi,” kata Faturrahman.
Perwakilan Wahana Visi Indonesia, Rista Sambalagi, mengatakan, mereka bekerja sama dengan 12 kabupaten/kota di lima provinsi untuk program ICSR. Kelima provinsi itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Salah satu isi program ini ialah menyebar pesan promotif dan preventif Covid-19 yang inklusif jender dan difabel.
Program berjalan pada November 2021 hingga Januari 2023 dengan pendanaan Pemerintah Australia. Setidaknya ada 620 pemimpin agama yang telah dilatih untuk menyebarkan informasi soal pencegahan dan penanganan Covid-19. Ada pula 713 gugus tugas penanganan Covid-19 yang dilatih untuk promosi kesehatan inklusif.
Menurut perwakilan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Tengah, Oknasarit Konduwes, informasi Covid-19 dan vaksin mulanya belum inklusif. Akses penyandang disabilitas terhadap vaksin pun terbatas. Di sisi lain, belum semua pemerintah daerah paham cara berkomunikasi dengan difabel.
Gerkatin Sulawesi Tengah lalu bergabung di program ICSR dan mulai mendekati pemerintah desa. Komunikasi di antara kedua pihak berbuah positif. Gerkatin menjadi mitra pemerintah desa untuk edukasi dan komunikasi seputar Covid-19. Dari kerja sama ini, sejumlah difabel pun didata untuk mendapat KTP dan kartu keluarga.
”Sikap pemerintah desa beda-beda di awal. Ada yang tertarik, ada juga yang tidak tahu bahwa difabel bisa diajak bekerja sama menangani Covid-19,” kata Oknasarit.
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/26/kerja-sama-dengan-organisasi-masyarakat-tingkatkan-capaian-vaksinasi
