Gelar Dialog Publik, USAID Kolaborasi Hasilkan Rekomendasi Pelaksanaan Otsus Responsif Gender
Pemerintah Provinsi Papua bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui program USAID Kolaborasi menggagas kegiatan dialog publik bertajuk “Mendengar Suara Perempuan pada Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Responsif Gender”. Kegiatan ini dilakukan pada Selasa (13/12) di Hotel Horison Kotaraja.
Dialog tersebut menghasilkan rumusan rekomendasi terkait Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Layanan Pemerintah, Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat, serta Usulan Pemenuhan Bantuan Hukum agar pelaksanaan Otsus dapat lebih berpihak terhadap perempuan dan kelompok rentan. Rekomendasi akan diteruskan pada pemerintah daerah.
Sebanyak 100 peserta terlibat aktif dalam merumuskan rekomendasi tersebut. Mereka terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, penegak hukum, jurnalis, forum penyandang disabilitas, dan para pemerhati isu perempuan di Kota maupun Kabupaten Jayapura.
Perempuan, anak, serta kaum rentan menjadi salah satu elemen masyarakat yang menjadi perhatian dalam keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) pada kerangka Otonomi Khusus (Otsus). Kendati demikian, data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih berada pada peringkat terendah secara nasional. Indikator tersebut menggambarkan bahwa advokasi serta pembangunan daerah saat ini belum cukup berpihak pada kualitas hidup perempuan Papua.
“Melalui Program USAID Kolaborasi, kami akan terus mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan dana Otsus. Dari sisi masyarakat, kami juga akan mendukung peningkatan pemahaman sejauh mana penggunaan dana Otsus bermanfaat dan berdampak pada mereka. Dengan demikian, seluruh pihak bisa mengupayakan pengelolaan dana Otsus secara lebih tepat sasaran,” kata Caroline Tupamahu, Ketua Program (Chief of Party) USAID Kolaborasi. Lebih lanjut Caroline menambahkan bahwa kegiatan dialog publik ini diinisiasi untuk memberikan ruang diskusi dan membangun kebersamaan persepsi terkait situasi yang terjadi pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Sementara itu, Nius Wenda selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, menyampaikan bahwa salah satu tantangan pembangunan selama ini adalah belum adanya titik temu antara proses perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. “Sangat penting untuk kebutuhan masyarakat bisa disampaikan, agar kita dapat menyelesaikan persoalan”, katanya. Mewakili pemerintah provinsi, Nius juga menyampaikan apresiasi kepada peran yang dilakukan WVI melalui program USAID Kolaborasi selaku penyelenggara kegiatan. Pada kegiatan ini, USAID Kolaborasi juga bekerja sama dengan kelompok pemerhati masyarakat seperti LP3A Papua, LBH Papua, KIPRa dan LBH APIK Jayapura.
USAID Kolaborasi merupakan Program Inisiatif Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Papua dan Papua Barat. Bersama Bappenas dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, USAID Kolaborasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik utama dan meningkatkan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan warga Papua dan Papua Barat. Program ini diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama dengan mitra lokal seperti Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Penulis : Gemilang Roberto (Communication Specialist USAID Kolaborasi)
